Category Archives: Berita

Uji Power Bank Kapasitas 30.000 mAh

Uji Power Bank Kapasitas 30.000 mAh – Untuk membuktikan apakah powerbank murah berkapasitas besar sesuai dengan yang tertulis, SINYAL membeli sebuah powerbank berkapasitas 30.000 mAh seharga Rp 350.000,-. Powerbank lalu kami bongkar. Di dalamnya terdapat enam baterai rechargeable dan beberapa komponen. Selanjutnya, untuk menguji keasliannya, SINYAL bawa ke rekanan berlokasi di Roxy Mas, tepatnya Kalapa Cell yang memiliki alat tes. Dua tahap harus dilalui, yaitu penghitungan berat baterai. Berat setiap beterai hanya 42,2 gram atau sama dengan 0,0422 kg. Sementara berat jenis baterai li-ion yaitu 190 Wh/kg. Jadi kapasitas 1 baterai lewat perhitungan bobot dan berat jenis Li-Ion, adalah sebesar 2.156 mAh. Maka total dikalikan 8 baterai sebesar 17.428 mAh. Tahap kedua adalah dengan menguji kapasitas dengan menggunakan Battery Analyzer.

Dua baterai dikosongkan dan kemudian diisi kembali sampai penuh. Setelah diuji semalaman dengan alat pengukur tersebut kapasitas beterai pertama hanya 2.344 mAh. Sedangkan baterai kedua hanya 2.253 mAh. Ratarata per baterai hanya memiliki kapasitas 2.298,5 yang kemudian dikalikan 8 menjadi 18.388 mAh. Itu belum dihitung jika terjadi loss energy sebesar 15-26 persen. Maka, jelas lah bahwa kapasitasnya tak sampai 30.000 mAH. So, hati-hati!

Powerbank Wajib untuk di Pakai Jalan Jalan ke Kota Bunga

Powerbank Wajib untuk di Pakai Jalan Jalan ke Kota BungaS ebut saja Ninik dan putranya Nano. Tipe ibu- anak zaman sekarang. Kelas menengah, masingmasing punya ponsel. Ninik genggam BlackBerry, Nano bawa Android. Penyulut ribut mereka belakangan adalah sebuah benda bernama powerbank. Adu mulut sering berlangsung justru saat lagi berdua, jauh dari rumah. Di mal misalnya. Tepatnya ketika BlackBerry dan Android dalam keadaan kritis baterai. Padahal, Ninik butuh agar tetap tune dengan grup. Nano perlu biar skor game naik terus. Satu powerbank buat berdua. Gantian. Asal indikator baterai naik satu bar, lalu pindah tangan. Yang penting baterai nggak ludes. Kemarahan bisa sampai level tinggi, kalau powerbank nggak lekas pindah. Atau, powerbank-nya sendiri habis baterai total. Celaka tiga belas! Riana (27) mengaku, sebelum berangkat kerja harus memastikan bahwa dua smartphone miliknya (BlackBerry dan iPhone) dalam kondisi full battery. Tapi, “Powerbank gue juga harus penuh,” sebulan sekali keluar Jakarta, melakukan pekerjaan penilaian aset di daerah. “Gue pasti berangkat pagi, pulang ke hotel malam,” tandasnya.

Ya, lebih dari 12 jam ia bekerja seharian di lapangan. Smartphone miliknya, Samsung Galaxy S3 bertugas pula sebagai alat potret, komunikasi via WhatsApp, juga email. Bisa Anda bayangkan, apa yang terjadi jika baterai drop dan mati. Powerbank atau portable charger kini kebutuhan tak terpisahkan dengan ponsel atau tablet. Dibutuhkan karena banyak perangkat tak mampu bertahan lebih lama seperti harapan konsumen. Orang bilang, pulsa habis nggak bakal panik. Toh, sekarang banyak paket bulanan. Tapi kalo baterai habis, wah bisa jadi masalah besar. Jadi nggak heran kalo banyak orang nentengnenteng ponsel bareng powerbanknya. Pabrikan lalu memanfaatkan situasi ini. Dari vendor baterai ternama, sampai yang baru pamer produk kemarin sore. Bertebar nama anyar yang asing.

Harga pun bervariasi, mulai puluhan ribu sampai ratusan. Ada 1001 macam jenis, warna, kapasitas, casing, juga merk di sentra ponsel. umumnya konsumen tergiur oleh kapasitas besar berharga murah. Kapasitas (dengan satuan miliAmpere hour/mAh) yang tersedia antara 2000 mAh, lalu 3400, 4000, 5200, 5600, 8000, 10000. Kapasitas powerbank paling tinggi di pasar mencapai 30.000 mAh. Powerbank berkapasitas besar umumnya jadi idola. “Yang laris yang 6.000 mAh,” jelas Rosa, Manajer Marketing Welcomm. Bentuknya beragam. Bahkan tak sedikit yang diimbuhi fasilitas macam senter atau radio FM, pun speaker. Namun, kata Rosa, powerbank warna-warni lebih dicari. “Khususnya anak muda,” serunya. Masalahnya, kita kerap tak tahu dan jadi bulan-bulanan tipu-tipuan penjual. Maka, tak cukup pakai jargon “teliti sebelum membeli”, tapi juga “pelajari sebelum meneliti”.

Roadshow Telkomsel 4G LTE di Bali dan Kota Bunga

Roadshow Telkomsel 4G LTE di Bali dan Kota BungaTelkomsel lagi-lagi mengadakan acara Roadshow Carnival Telkomsel 4G LTE, yang sebelumnya diadakan di Jakarta, kini berlangsung di Atrium Mal Bali Galeria (MBG), Kuta, Bali pada tanggal 23-25 Januari. Acara roadshow ini merupakan upaya Telkomsel untuk menciptakan ekosistem 4G LTE kepada para pelanggan setianya, sekaligus upaya edukasi kepada publik akan layanan 4G LTE, agar masyarakat Bali dapat mengonsumsi layanan teknologi terbaru dari Telkomsel. “Telkomsel berkomitmen agar ekosistem 4G LTE tersebar secara merata ke seluruh daerah yang telah memiliki jaringan 4G LTE. Setelah Jakarta, kali ini kami ingin memastikan bahwa layanan 4G LTE di Bali lengkap, tidak hanya dari sisi jaringan, namun juga ketersediaan ponsel 4G dan berbagai aplikasi yang dapat bermanfaat bagi pelanggan.

Kelengkapan ekosistem 4G LTE menjadi amat penting, agar layanan ini dapat segera diadopsi dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia”, ujar Mas’ud Khamid, Direktur Sales Telkomsel. Hal penting lainnya yang dijelaskan oleh Mas’ud yaitu perlu adanya edukasi pada masa penetrasi layanan 4G LTE sekarang ini ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, adanya acara Roadshow Carnival Telkomsel 4G LTE di Bali, sekaligus menyampaikan edukasi seputar teknologi 4G LTE dalam kegiatan sehari-hari dengan mengandeng komunitas digital creative. Dalam acara Roadshow Carnival Telkomsel 4G LTE, terdapat berbagai penawaran menarik yang Telkomsel berikan kepada pelanggan, khususnya dari segi perangkat dan aplikasi. Penawaran menarik lainnya yang Telkomsel berikan kepada pelanggan yakni buy one get one free smartphone 4G LTE, serunya layanan Telkomsel dengan berbagai konten eksklusif dari Disney Movie dan Magisto, penukaran smartphone 3G dengan cash back hingga Rp 5 juta, serta lelang gadget 4G LTE senilai Rp 999.000

Asiadroid AF77

Asiadroid AF77 – Siapa yang tidak mengenal Asiafone? Asiafone merupakan vendor yang sering mengeluarkan produk di pasar entry level. Produk yang pertama kali diluncurkan Asiafone pada awal tahun 2015 ini ialah Asiadroid AF77. Masih terdapat 40 tipe smartphone Android yang akan diluncurkan oleh Asiafone hingga akhir tahun. Asiadroid AF77 merupakan sebuah smartphone yang memiliki bentuk elegan dan menawan. Smartphone ini sengaja ditargetkan untuk kelas entry-level karena untuk memenuhi permintaan pangsa pasar smartphone terjangkau.

Prosesor yang digunakan oleh Asiadroid AF77 ialah ARM CortexA5 1.0 GHz. OS yang dikenakan yaitu OS v.4.2 Jelly Bean. Kamera yang terdapat pada smartphone ini terdapat dua. Kamera utama beresolusi 2.0 MP dan kamera depannya beresolusi VGA. Memori eksternalnya bisa diekspand hingga 32 GB. Selain itu, Asiadroid AF77 memiliki TV Analog, karena Asiafone melihat bahwa kebutuhan akan menonton TV masih merupakan kebutuhan bagi kalangan menegah ke bawah. Terdapat dua varian warna pada Asiadroid AF77, yakni warna putih dan hitam. Smartphone ini dibanderol dengan harga Rp399.000 plus bonus fl ip cover

Razia Yang Menyeret Ranu Bag3

Sebagian besar laporan Ranu berisi desakan Laskar dan tak satu pun memuat konfrmasi dari pihak Social Kitchen. Pada Ahad dinihari dua pekan lalu, rombongan Laskar Umat Islam Surakarta tiba di Social Kitchen sedikit di atas pukul 01.00. Dari keterangan saksi, polisi menyimpulkan ada 40-an orang yang datang menggeruduk Social Kitchen, mengobrakabrik properti kafe itu, dan melukai beberapa pengunjung. Manajer Social Kitchen Junaidi Rahmad belum bisa ditemui.

Dia sempat menjanjikan wawancara dengan Tempo pada Senin pekan lalu, tapi membatalkannya. Seorang petugas keamanan di kafe tersebut mengatakan bosnya sudah lama tidak datang ke tempat itu. Setelah razia, Ranu tiba kembali di rumah pada pukul 02.30. Beberapa jam kemudian, Ranu mengunggah dua tulisan di Panjimas.com tentang razia di Social Kitchen. Tulisan pertama Ranu berjudul ”Gerebek Social Kitchen, Ormas Islam Temukan Puluhan ABG Mabuk dan Maksiat”.

Sedangkan laporan kedua berjudul ”Seolah Kebal Hukum, Social Kitchen Menjadi Tempat Favorit bagi Pecinta Miras dan Kemesuman”. Dalam kedua tulisan itu, Ranu sama sekali tidak menyinggung aksi brutal Laskar merusak kafe dan menganiaya pengunjungnya. Tulisan itu menegaskan bahwa aksi Laskar dilakukan karena Social Kitchen kerap melanggar aturan dan pemerintah membiarkannya.

Anies menduga kedua tulisan itulah yang membuat Ranu ditangkap. Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Rikwanto, tak sepenuhnya membantah tudingan Anies. Dia mengatakan Ranu dicokok karena terlibat aktif dalam persiapan razia oleh Laskar Umat Islam Surakarta. Menurut Rikwanto, Ranu bertugas sebagai anggota tim propaganda: merekam razia dan ”mencetaknya di tabloid internal mereka untuk disebar”.

Adakah Jalan Keluar?

Diperlukan waktu dan modal raksasa agar membuat sebuah platform media sosial dipakai secara luas. Apalagi akhir-akhir ini jaringan tertutup seperti WhatsApp (yang berbeda sifat platformnya dengan media sosial seperti Facebook) menjadi semakin luas penggunaannya. Jamak kita dengar grup WA yang pecah (bahkan grup WA keluarga besar) setelah anggotanya terlibat percakapan yang panas. Fitnah dan hoax bebas lalu-lalang dalam grup-grup tertutup semacam itu.

Karena itu, melek media digital, salah satu dari apa yang disebut sebagai 21st century skills, menjadi penting untuk disebarkan. Melek media digital memungkinkan orang memahami bagaimana menggunakan media sosial dan Internet untuk kemaslahatan bersama. Langkah awalnya sebenarnya bisa dimulai dari individu kita masingmasing. Itu jika kita ingin media sosial yang sehat dan beradab, tentu saja.

Algoritma Mobokratis Bagian 2

Percakapan hal-hal emosional (tentang agama, politik, bahkan juga bisa tentang klub bola atau pesohor favorit) di media sosial bisa cepat meluncur menjadi pertarungan kerumunan yang marah satu sama lain. Algoritma mobokratis memberi ruang luas bagi peneguhan dan penguatan ruang gema dan bias konfrmasi anggota kerumunan itu.

Adakah Jalan Keluar?

MELIHAT kedigdayaan Google, Facebook, atau Twitter saat ini, langkah yang perlu dilakukan untuk meredam daya rusak media sosial adalah menumbuhkan literasi media digital. Memang, setelah dikritik karena memungkinkan meluasnya penyebaran berita palsu dan hoax dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, Facebook, misalnya, dengan sedikit terpaksa mengambil langkah-langkah perbaikan. Tapi hal itu belum cukup. Sedangkan mengharapkan tumbuhnya platform media sosial dengan algoritma yang memungkinkan diskusi beradab ketimbang sumpah serapah bukan hal mudah.

Algoritma Mobokratis

DI era keberlimpahruahan informasi yang kita alami sekarang ini, media sosial (Facebook dan Twitter, misalnya) berjuang agar informasi yang melewati platform mereka mendapatkan attention (perhatian) sebanyak mungkin dari warganet (netizen). Attention menjadi barang langka yang diperebutkan dan ”dijual” agar bisnis mereka tumbuh terus. Algoritma mereka dirancang untuk mendorong agar sebanyak mungkin pasang mata melihat sejumlah posting-an, mengRT, men-share, me-like, dan memberikan komentar.

Wael Ghonim (2016)—aktivis media sosial Mesir yang laman Facebooknya memobilisasi rakyat Mesir untuk turun ke Medan Tahrir (Tahrir Square) dan berujung pada tumbangnya Presiden Mubarak—menyebutnya sebagai algoritma mobokratis (mobocratic algorithms). Inilah algoritma yang memberi kekuasaan pada mob atau ”kerumunan”. Dengan algoritma mobokratis ini, posting-an yang nyaring, marah, agresif, sensasional, atau bias akan mendapatkan attention lebih banyak, dan karenanya menyebar lebih cepat.

AGAR JAKSA TAK ’MENGGORENG’ PERKARA

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali seharusnya bisa mendatangkan kepastian hukum, terutama untuk terdakwa dan terpidana. Mahkamah melarang jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim konstitusi juga menegaskan, upaya hukum luar biasa itu hanya boleh untuk terpidana atau ahli warisnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa boleh buat, pemohon uji materi adalah Anna Boentaran, istri Joko Soegiarto Tjandra—buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Joko kabur pada 2009, sehari sebelum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa. Joko dihukum dua tahun penjara setelah pengadilan kasasi membebaskan dia delapan tahun sebelumnya. Pasal 263 KUHAP sejatinya menyatakan peninjauan kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya.

Namun anomali terjadi pada 1996, ketika jaksa menggunakan hak ini dalam perkara Muchtar Pakpahan. Kala itu, jaksa tak puas atas putusan hakim kasasi yang membebaskan Muchtar dari dakwaan menghasut buruh. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan jaksa dan menghukum Muchtar empat tahun penjara. Sejak itu, jaksa belasan kali mengajukan permohonan peninjauan kembali. Lima di antaranya dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi cambuk bagi jaksa.

Sebelum masuk persidangan, jaksa harus menyiapkan konstruksi dakwaan yang kokoh serta bukti yang kuat. Jaksa tak boleh lagi ”menggoreng” perkara di persidangan dengan bukti ala kadarnya sambil mencari-cari bukti baru (novum) untuk bekal peninjauan kembali nantinya. Argumen bahwa hukum acara tak tegas melarang jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali tak bisa dipertahankan. Toh, jaksa punya kesempatan luas membuktikan dakwaan selama persidangan.

Jika jaksa gagal membuktikan dakwaan, terdakwa harus dibebaskan. Jaksa tak boleh menyeret lagi terdakwa ke persidangan meski kelak punya bukti tambahan. Terdakwa tak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. Nebis in idem. Kisruh aturan peninjauan kembali semestinya bisa diakhiri bila Rancangan Undang-Undang Revisi KUHAP segera disahkan. Rancangan yang mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatur lebih jelas prosedur peninjauan kembali.

Terpidana dan ahli warisnya bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali bila ada novum atau ada pertentangan dalam putusan hakim. Permohonan yang didasari penafsiran bahwa hakim keliru menerapkan hukum—seperti dimungkinkan dalam KUHAP lama—tak ada lagi dalam rancangan baru. Rancangan KUHAP memang masih memungkinkan Jaksa Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tapi itu demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan untuk kepentingan korps kejaksaan.

Misalnya ketika terpidana tak mengajukan permohonan peninjauan kembali meski ada novum yang menguntungkan. Prinsip jaksa bisa bergerak ”atas nama kepentingan terpidana” ini sejalan dengan Article 84 Statute of International Criminal Court. Sembari memperbaiki kualitas putusan kasasi, Mahkamah Agung perlu memperketat syarat peninjauan kembali. Bila tidak, Mahkamah akan terus kebanjiran perkara.

Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, saban tahun rata-rata ada 383 permohonan peninjauan kembali perkara pidana. Tumpukan perkara itu merepotkan hakim agung, yang jumlahnya terbatas. Lebih berbahaya lagi, ruang peninjauan kembali yang longgar pun rawan dimainkan mafia perkara.

Website : kota-bunga.net

MENOHOK TEROBOSAN AHOK

GUBERNUR DKI Basuki Tjahaja Purnama tak perlu ragu membeberkan soal kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Jika tidak ada niat jahat dan tak merugikan negara, ia sulit dituding melakukan korupsi sekalipun terobosan ini kontroversial. Kebijakan Basuki alias Ahok menyangkut kewajiban ekstra pada PT Muara Wisesa Samudra—anak usaha PT Agung Podomoro Land.

PT Muara merupakan pemilik izin reklamasi Pulau G seluas 161 hektare atau dikenal sebagai Pluit City. Perusahaan itu diwajibkan membiayai proyek senilai Rp 392,6 miliar sebagai kontribusi tambahan sekaligus menjadi syarat memperoleh izin reklamasi pantai. Temuan itu terendus setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Agung Podomoro di Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta, 1 April lalu.

Dari dokumen yang disita, terungkap pula PT Muara sudah menggelontorkan Rp 218,7 miliar untuk kontribusi tambahan. Di antaranya buat pembangunan dan pengadaan mebel rumah susun sederhana sewa di Daan Mogot, Jakarta Barat, pengadaan rumah pompa, serta penertiban kawasan prostitusi Kalijodo. Kontroversi muncul lantaran aturan mengenai kontribusi tambahan bagi pengembang reklamasi itu belum ada.

Celah ini tengah ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus dimanfaatkan lawan-lawan politik buat menohok Basuki. Aturan kontribusi tambahan baru dimasukkan ke Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta. Celakanya, pembahasan rancangan ini bertele-tele karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta meminta kontribusi tambahan yang diusulkan Basuki sebesar 15 persen dihapus atau paling tidak turun menjadi 5 persen.

Dewan bahkan menunda pembahasan rancangan peraturan itu hingga 2019 setelah KPK menangkap salah satu anggotanya, Mohamad Sanusi. Politikus Gerindra ini ditangkap setelah kedapatan menerima suap dari anak buah Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pada akhir Maret lalu. Oleh Komisi, kasus kontribusi tambahan dipisahkan dari perkara suap. Gubernur Basuki berargumen bahwa terobosan itu merupakan diskresi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sesuai dengan undang-undang ini, pejabat boleh mengambil keputusan atau tindakan untuk mengatasi persoalan yang konkret tapi tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat diskresi antara lain ada alasan obyektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Basuki perlu menjelaskan lebih gamblang lantaran keputusan tentang kontribusi mungkin sudah diambil sebelum landasan hukumnya terbit.

Kebijakan kontribusi tambahan sudah dibahas rapat yang digelar di ruangan Basuki pada 18 Maret 2014, ketika ia masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Padahal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan baru disahkan pada akhir September 2014. Terobosan Ahok sebetulnya tidak aneh. Pemberian ganti rugi bagi penghuni liar, misalnya, juga termasuk diskresi. Berlandaskan aturan, pemerintah sebetulnya bisa langsung menggusur tanpa ganti rugi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dikenal soal inovasi semacam ini.

Tujuannya agar pejabat daerah berani melakukan terobosan tanpa khawatir dituding melanggar. Inovasi itu harus tidak mengandung konflik kepentingan, demi kepentingan umum, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hanya, undang-undang ini juga baru disahkan pada 30 September 2014. Ahok memanggul risiko: diskresi tentang kontribusi tambahan bisa digugat pihak-pihak yang dirugikan secara hukum—meski tidak sertamerta kebijakan itu bisa dianggap berbau korupsi.

KPK mesti bekerja lebih keras untuk membuktikan adanya unsur korupsi dalam terobosan itu. Komisi harus menyelidiki apakah kebijakan Basuki merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu diungkap pula apakah ada keuntungan pribadi atau golongan di balik keputusan itu. Kalau ternyata ada korupsi di balik terobosan Basuki, KPK harus berani bertindak tegas.

Sebaliknya, Gubernur Basuki tak perlu cemas bila terobosan itu tak disertai niat jahat yang menguntungkan dia dan kalangan dekatnya. Ia bahkan perlu secara aktif menjelaskan latar belakang dan tujuan terobosan itu kepada publik agar persoalan menjadi terang-benderang.