Menyiapkan Sanitasi Dan Air Minum Layakdemi Masa Depan Anak

Berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2014, da lam kurun 2004-2014 telah terjadi pening kat an akses sanitasi dan air minum layak masing-masing sebesar 19,30 % dan 22,93 %. Akses sanitasi layak meningkat 2,29 % setiap tahunnya sementara akses air minum meningkat rata rata 1,93 % per tahun. Di akhir tahun 2014, akses sanitasi layak nasional telah mencapai 61,06 % dan akses air minum layak nasional mencapai 68,11 %. Untuk menjaga momentum, pemerintah ber sama de ngan seluruh mitra kerja pembangunan menyelenggarakan Konferensi Air Minum dan Sanitasi Nasional (KSAN) yang kelima, beberapa waktu lalu di Pusat Perfi lman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jakarta.

Baca juga : Kursus Bahasa Jepang di Jakarta Selatan

Menteri Negara Perencanaan Pem bangunan Nasional/Kepala Badan Pe rencanaan Pem bangun an Nasional, Sofyan Djalil me nyatakan, sanitasi dan air minum merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. “Penyelenggaraan layanan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan prasyarat dasar pemba ngunan. Sebuah investasi yang harus diamankan terlebih dahulu untuk menjamin pembangunan sektor lainnya dapat berjalan. Untuk itu pembangunan air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai inves tasi jangka panjang yang harus dimulai sejak awal,” ujar Sofyan Djalil dalam acara konperensi pers.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target universal access tahun 2019, pemerintah, dan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menganggarkan pembiayaan pem bangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran 2010-2014. “Diperkirakan untuk kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp273,7 triliun. Berdasarkan pembelajaran lima tahun ke belakang (2010-2014), kontribusi masyarakat mencapai 20%. Ini bukti masyarakat memberikan prioritas yang sangat tinggi terhadap pembangunan air minum dan sanitasi,” tambah Sofyan.

Terkait kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, Deputi Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Arifi n Rudiyanto, menyatakan, “Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus didukung dengan koordinasi yang solid di masing-masing tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) baik ditingkat nasional, provinsi mau pun kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai wadah koor dinasi lintas sektor merupakan dasar dan modal yang kuat untuk mewujudkan pencapaian target universal access.”

Sumber : https://eduvita.org/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *